Hal ini ditegaskan Pangdam Kasuari saat megikuti rapat koordinasi (Rakor) kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 wilayah Papua yang digelar di Jayapura, pada Rabu (29/5/2024).
Lebih dari dua ribu personel Kodam XVIII/Kasuari telah dipersiapkan untuk ditempatkan di titik-titik strategis guna mendukung pengamanan Pilkada.
“Dalam menjaga stabilitas keamanan ini sangatlah penting sinergi, kolaborasi serta koordinasi antara TNI dan Polri bersama dengan Pemerintah Daerah yang juga dibantu oleh seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada” ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal. TNI. (Purn) Hadi Tjahjanto, dalam Rakor tersebut mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, harus netral pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024. Menko menegaskan agar bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
"Saya kembali mengingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri, dalam menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) harus bersifat netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, saat memberikan pengarahan.
Menurutnya, sikap dan perilaku netral perlu ditunjukkan oleh ASN, TNI, dan Polri agar tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada yang dapat memengaruhi legitimasi masyarakat pada hasil Pemilu.
"Tentunya, kualitas demokrasi akan terganggu apabila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil Pemilu, Pemerintah, maupun kepada penyelenggara Pemilu," katanya.
Ia menambahkan, penyelenggaraan Pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya.
"Maka dari itu, diperlukan langkah strategis melalui sinergitas pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta masyarakat luas untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024," kata Menko Hadi.
Mantan Panglima TNI ini berharap setiap tahapan Pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak ini untuk menemukan mutiara-mutiara yang tidak ditemukan pada saat Pilkada dilaksanakan tidak langsung.
"Oleh karenanya, tugas pemerintah pusat membantu sarana dan prasarana," katanya.
Tito berharap stigma potensi kerawanan di Papua bisa dibuktikan dengan penyelenggaraan Pilkada yang lancar.
"Kalau Papua aman dan damai maka bisa menjadi cermin bahwa Indonesia damai," ujarya.
Rapat koordinasi ini menghadirkan narasumber dari Komisioner KPU RI, Idham Holik, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Asops Kapolri, Irjen. Pol. Verdianto I Bitticaca, dan Pangkogabwilhan III, Letjen. TNI. Richard TH Tampubolon. [Pendam XVIII/Ksr]
0 Komentar