Belakangan beredar kabar, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bahkan telah melayangkan surat ke Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara berupa rekomendasi untuk menjatuhi sanksi terhadap keenam oknum ASN tersebut.
"Coba kalian cari informasi kebenarannya. Info yang saya dapat, selain AB, KASN juga sudah mengeluarkan rekom untuk enam nama lainnya," ujar Sumber yang minta namanya dirahasiakan.
Berkenaan hal tersebut, awak media ini coba mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut ke Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku dan Netralitas ASN, Agustinus Sulistyo Tri Putranto, SE., M.Si., serta ke Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Rawas Utara, Deni Sartika.
Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku dan Netralitas ASN, Agustinus Sulistyo Tri Putranto, SE., M.Si., yang berhasil diwawancara awak media via pesan WhatsApp menuturkan, terkait permasalahan ini sudah ditindaklanjuti oleh KASN.
"Kasus Muratara sudah diproses dan sudah diberikan rekom kepada Pemda," singkatnya.
Sementara itu, Deni menuturkan, sampai hari ini belum ada surat dari KASN untuk enam nama lainnya seperti yang diisukan. Ia pun memastikan, jika pun ada surat terkait enam nama tersebut pasti akan segera ditindaklanjuti.
"Belum ada. Kalau sudah ada pasti kami tindaklanjuti," jelas Deni Sartika menanggapi isu yang tengah beredar, dihadapan para pencari berita.
Enam nama lainnya ini, mulai menjadi perhatian pasca adanya cuitan dari mantan Kepala BKPSDM Muratara, Alha Warizmi, di salah satu media massa, yang menyebutkan pada saat dirinya menjabat Kepala BKPSDM Muratara, terdapat nama AB dan enam nama lainnya yang turut menggunakan SK "Bodong" tersebut. [BN1]
0 Komentar