Kemenko PMK Bakal Evaluasi Bumdes Belum Berbadan Hukum

Bens Indonesia, Muratara - Jum'at (9/6) pagi, Letjend. TNI. (Purn). Dr. Sudirman, SH., MH., MM., yang menjabat sebagai Deputi II Bidang Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan, dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di Kabupaten Muratara. 

Hal ini dilakukan sebagai langkah tindaklanjut atas banyaknya Bumdes di Kabupaten Musi Rawas Utara yang belum memiliki badan hukum. 

Letjend. TNI. (Purn). Dr. Sudirman, SH., MH., MM., Deputi II Kemenko PMK

"Saya juga kaget ketika dapat informasi itu tadi. Jadi dalam waktu dekat ini, kami akan mengevaluasi hal ini," tegas Sudirman usai kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Muratara Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Balai Desa Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu, Jum'at (9/6).

Sambung Sudirman, evaluasi internal akan dilakukan bersama pihak terkait, sehingga dapat mengambil langkah konkrit mengatasi permasalahan tersebut. "Untuk menjalankan usahanya, Bumdes itu wajib memiliki badan hukum tetap," jelasnya. 

Masih menurut Sudirman, pelaksanaan Dana Desa setiap tahunnya perlu dievaluasi. Mengingat, kedepan masih ada program-program lain yang akan diperuntukan bagi Desa. 

"Sembilan tahun telah dilaksanakan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, selama periode tersebut tentunya kita banyak mendapatkan pelajaran berharga, dinamika di lapangan dalam implementasi UU Desa hendaknya menjadi evaluasi bersama untuk penyempurnaan pelaksanaan UU tersebut, perlu adanya Refleksi UU Desa," ungkapnya.

Kepala Dinas PMD P3A Muratara, Gusti Rohmani. 

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PMD P3A Muratara, Gusti Rohmani, mengapresiasi atas kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Muratara. 

"Tim pusat yang datang pada hari ini sendiri melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek yang ada di Kabupaten Muratara ini. Hal ini disebabkan kedepan, pihak Kemenko PMK akan melakukan kegiatan - kegiatan dan program - program lanjutan. Salah satunya yaitu kegiatan pelatihan - pelatihan di bidang Pembangunan Desa, serta peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa," tandasnya. [BN1]