"Ini riil, bukan mengada-ada. Pada tahun 2022, di Desa kami tidak tersentuh pembangunan. Hanya ada CSR dari pihak PT. Lonsum, berupa sumur bor," ungkap Dumiyati, usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Karang Dapo.
Padahal, sambung Kades, usulan warga Desa Bina Karya telah disusun melalui Musrenbangdes, dan Musrenbang Kecamatan berupa pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung lainnya.
"Setiap kali kami mengadakan Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan sangat sering diusulkan tentang pembangunan terkhususnya perbaikan jalan Desa. Setelah kami konfirmasi, alasan Pemerintah Daerah karena anggaran minum, jadi usulan belum bisa terealisasi. Usulan-usulan masyarakat yang tidak terakomodir, akhirnya dapat menimbulkan fitnah antara Pemerintah Desa dan masyarakat," ujarnya.
Jika berkaca dengan kemampuan anggaran, Kades Bina Karya, Dumiyati, bahkan memberikan analogi perhitungan matematis terkait program pembangunan di Muratara.
"Hitungan kasar saja, jika setiap Desa mendapatkan realisasi pembangunan sebesar Rp.1 miliyar, maka biaya pembangunan baru senilai Rp.82 miliar. Masa iya, Desa kami tak ada satupun pembangunan dari APBD Muratara ataupun Provinsi," keluh Kades.
Infrastruktur jalan dalam Desa menjadi salah satu usulan prioritas di Desa Bina Karya, karena sumber pendapatan masyarakat itu banyak dari akses pertanian dan perkebunan. Dengan jalan yang baik, akses kendaraan masyarakat akan semakin mudah untuk mengeluarkan hasil pertanian.
"Saya mewakili masyarakat Desa Bina Karya meminta kepada Pemkab Muratara maupun Pemprov Sumsel untuk dapat memperbaiki akses jalan dalam Desa Bina Karya. Karena, perekonomian masyarakat juga bergantung pada akses jalan yang bagus," tandasnya. [BN1]
0 Komentar