Isu ini tentunya dapat menciderai dua nama institusi penegakkan hukum yang diklaim sebagai pihak yang diduga menjadi penerima aliran biaya pengamanan tersebut. Begitu pula Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan para awak media.
Isu ini kian menyeruak ke permukaan, setelah salah seorang Kontraktor yang menjadi Rekanan Dinas PUPR Muratara pada kegiatan ditahun anggaran 2021, membeberkan pola fee yang diterapkan Eks Pejabat Dinas PUPR kepada para Rekanan.
"Selain fee Dinas, ada juga permintaan fee Biaya Pengamanan besarnya 3%. Katanya sih untuk Polres 1%, Kejaksaan 1%, Wartawan dan LSM 1%. Entah benar atau tidak diperuntukkan sebagai biaya pengamanan, yang jelas kami sudah bayar," tutur Kontraktor ini yang tak ingin identitasnya diungkap.
Ia pun menyayangkan, meski telah dibayarkan biaya pengamanan sebesar 3%, ditengah perjalanan pekerjaan proyek, oknum Eks PPK Dinas PUPR malah kembali meminta tambahan biaya pengamanan.
"Sudah kami bayar 3%, ditengah perjalanan si IA, kembali menghubungi saya, minta uang Rp.6,5 juta, karena ada 13 orang wartawan yang akan memberitakan proyek yang saya kerjakan. Saya percaya saja, dan saya suruh bawahan saya mengantarkan uang sebesar Rp.6,5 juta ke IA (Mantan PPK Dinas PUPR, red) di Kantor Dinas PUPR Muratara," tutur sumber.
Sementara itu, Mantan PPK Dinas PUPR Muratara, IA, yang berhasil ditemui awak media di salah satu Kantor Camat justru mengarahkan awak media untuk menemui Eks Kepala Dinas PUPR Muratara, AM, guna memperoleh informasi terkait isu Biaya Pengamanan tersebut.
"Kalau masalah itu, coba langsung tanya dengan pak AM. Kakak kan sudah tidak di PU lagi, apa salah kakak dengan kamu, sampai kamu mau naikkan kegiatan kakak terus. Masa kamu tidak ingat cara kakak berteman seperti apa. Kakak disini makan saja susah, tolong ngertilah," harap IA dengan nada memelas. [BN1]
0 Komentar