Selain itu pendekatannya tidak cukup hanya berdialog, berkomunikasi, berkoordinasi tetapi juga berkolaborasi dengan mengeksekusi rencana-rencana Pemerintah saat ini untuk kemajuan tanah Papua Barat.
Hal ini disampaikan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen. TNI. I Nyoman Cantiasa, SE., M.Tr.(Han)., saat menjadi salah satu narasumber diacara Para-Para Masyarakat Adat yang digelar di Swiss-Belhotel Manokwari, Papua Barat, Rabu (15/12/2021).
Kegiatan tersebut merupakan sarasehan dan silaturahmi seluruh elemen yang ada di Papua Barat dengan tujuan memajukan wilayah tersebut.
Pangdam menjelaskan, saat dirinya ditugaskan di tanah Papua bertekad untuk bekerja dengan maksimal dan totalitas, selain itu juga pertanggungjawabannya telah diangkat sebagai anak adat.
“Permasalahan di sini bagaimana kita harus berinteraksi sesama manusia sehingga saya berusaha untuk mendalami orang Papua,” ujarnya.
Ia juga menuturkan langkah lainnya saat ini harus banyak bersilaturahmi seperti kegiatan Para-para tersebut. Karena menurutnya sebagai makhluk sosial harus selalu berkomunikasi dan bergaul walaupun mungkin selama bergaul ada beberapa konflik itulah bagian dari dinamikanya.
“TNI bekerja dan bertugas di tanah Papua berdasarkan Undang-Undang di mana undang-undang ini ada Operasi Militer Perang dalam rangka menjaga keamanan, kedaulatan, ancaman dari penjajah. Selain itu juga Operasi Militer Selain Perang isinya adalah ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan Hankam yang semuanya itu ada di masyarakat sendiri,” tegasnya.
Hal tersebutlah menurutnya yang mendasari TNI berada di Papua, selain itu Panglima TNI, Jenderal. TNI. Andika Perkasa, juga menyampaikan bahwa status di wilayah Papua sama dengan wilayah lainnya di Indonesia sehingga operasi-operasi yang ada di tanah Papua ini adalah operasi pembinaan territorial.
“Itulah yang mendasari saya sebagai Pangdam menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa operasi yang ada saat ini adalah operasi pembinaan territorial,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini dirinya dengan Forkopimda berusaha kompak, bersatu karena di wilayah Papua Barat terdapat tradisi yang bernama satu tungku tiga batu yang sesuai dengan tema kegiatan tersebut yang isinya ada suku adat, agama dan Pemerintah.
“Bagaimana kita memberdayakan orang asli Papua, memang benar bahwa Pemerintah harus berpihak terhadap masyarakat sehingga semua yang ada disini baik itu aturan, regulasi endingnya harus bagaimana masyarakat sejahtera,” ungkap Pangdam.
Ikut dalam kegiatan ini, unsur Forkopimda Papua Barat, Ketua FKUB, Ketua Gereja-Gereja Paua Barat, Ketua MUI Papua Barat, para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, para kepala suku dan akademisi. [Pendam XVIII/Ksr]
0 Komentar