Salah satunya, Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara, Alwi Roham, yang namanya sempat disebut-sebut sebagai pemberi perintah untuk tetap melaksanakan program perpustakaan terapung, meski dengan anggaran Rp100 juta yang mampu digelontorkan APBD Muratara tahun 2020, yang terpenting simbol berbentuk perahu mewakili program perpustakaan terapung tersebut.
Baca juga --- Mubazir, Telan Anggaran Ratusan Juta "Perpustakaan Terapung" 4 Kali Karam
Tudingan yang mengarah kepada Sekda Muratara itu, dibantah keras oleh Alwi Roham saat dijumpai Bens Indonesia diruang kerjanya disela rutinitas, Kamis (30/9).
"Kalau ide awalnya bagus. Cuma realisasinya yang tidak bagus. Mana ada saya memberi perintah seperti itu, Ngawur itu. Kalau lah memang anggarannya tidak mencukupi, jangan dipaksakan untuk dilaksanakan. Kan bisa di silpa-kan," bantah Sekda.
Baca juga --- Perpustakaan Terapung yang Karam Disebut-sebut Atas Instruksi Sekda
Sambung Sekda, seharusnya OPD terkait lebih pintar menyikapi permasalahan tersebut, bukan justru memaksakan untuk melaksanakan. Sehingga program yang seharusnya baik, menjadi tidak baik, dan justru menjadi permasalahan, serta berpotensi merugikan keuangan negara. Terlebih lagi kegiatan yang menghambur-hamburkan keuangan negara ini dilaksanakan dimasa pandemi Covid-19.
"Saya baru tahu, kalau kondisi perahunya seperti itu. Kenapa Inspektorat belum melakukan audit ya mengenai perpustakaan terapung," ujar Sekda sembari melempar tanya.
Baca juga --- "Perpustakaan Terapung" Dilimpahkan ke Disbudpar dalam Kondisi Rusak
Dalam waktu dekat, Sekda berencana akan meninjau langsung kondisi perahu yang telah 4 kali ditelan Danau Rayo itu. Serta akan berkordinasi dengan pihak Inspektorat Muratara guna mempertanyakan apakah sudah melakukan proses audit terkait program perpustakaan terapung ini. [BN1]
0 Komentar