"Perpustakaan Terapung" Dilimpahkan Ke Disbudpar Dalam Kondisi Rusak

Bens Indonesia, Rejang Lebong - Sebelumnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) program "Perpustakaan Terapung" Dinas Perpustakaan Muratara, Eti Suryadiningsih, S.Pd., mengatakan bahwa perahu yang disebut-sebut sebagai perpustakaan terapung telah dilimpahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

"Perahu itu sudah kita limpahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kami serah terima dalam kondisi baik. Apabila ada kerusakan, sudah menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata," terang Eti.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Muratara, Titin Martini, membantah jika perahu yang disebut sebagai perpustakaan terapung diserahterimakan dalam kondisi baik.

"Awalnya kami (Disbudpar, red) sudah menolak pelimpahan perahu yang disebut perpustakaan terapung tersebut. Karena pada saat dilakukan serah terima kepada kami, perahu itu sudah dalam kondisi rusak. Foto-foto saat serah terima nya ada kok," tegas Titin Martini saat diwawancarai awak media.

Sambung Titin, karena saat serah terima perahu tersebut sudah dalam kondisi rusak, pihak Dinas Perpustakaan menjanjikan akan memperbaiki perpustakaan terapung melalui APBD Perubahan.

"Saat itu mereka (Dinas Perpustakaan, red) berjanji akan memperbaiki perahu itu di anggaran perubahan. Sehingga kami terima pelimpahan perahu dari Dinas Perpustakaan. Tapi sampai hari ini tidak diperbaiki," cetus Titin.

Titin menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui secara detail anggaran pembuatan perahu yang disebut-sebut sebagai Perpustakaan Terapung tersebut.

"Kalau anggarannya ibu tidak tahu sama sekali, yang jelas kami dilimpahkan perahu dari Dinas Perpustakaan dalam kondisi sudah rusak, tidak benar jika dikatakan dalam kondisi baik," papar Titin.

Ia juga menerangkan, ketika sudah dilimpahkan ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, maka perahu tersebut tidak lagi dapat diperbaiki melalui penganggaran di Dinas Perpustakaan.

"Kalau lah memang mereka menganggarkan perbaikan perpustakaan terapung di Dinas Perpustakaan. Hal yang mustahil dilakukan, ketika tanggung jawab telah dilimpahkan ke Dinas Pariwisata. Seharusnya tidak perlu dilimpahkan, jika akan mereka perbaiki. Kecuali, pelimpahan perahu itu sengaja dilakukan untuk melepas tanggung jawab atas kerusakan dan program yang bermasalah itu," pungkas Titin. [BN1]