Rakor ini dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyebutkan, peran utama dari sistem pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan secara akuntabel, efektif, dan efisien.
Karena itu perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan.
"Prosedur itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan secara akuntabel, efektif, dan efisien," tegas Jokowi.
Kepala negara menekankan, yang ditunggu rakyat adalah hasil dari program yang dijalankan Pemerintah.
Masyarakat juga tengah menunggu hasil dan manfaat yang didapat dari setiap rupiah yang dibelanjakan Pemerintah. Untuk itu, pengawasan yang dilakukan juga harus menjamin tidak ada serupiah pun yang disalahgunakan.
"Yang ditunggu-tunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, ini yang sering kita lupakan. Sekali lagi, yang ditunggu oleh rakyat itu adalah hasilnya, yang ditunggu oleh rakyat itulah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemerintah," imbuhnya.
Ditengah situasi pandemi Covid-19 yang tengah melanda dunia saat ini. Lanjut Presiden, semua pihak harus berhemat, namun juga harus mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Tahun 2021 merupakan tahun percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada Kuartal-I, ekonomi Indonesia masih pada posisi minus 0,74 %. Untuk mengejar target pertumbuhan tahunan, pada Kuartal-II mendatang, Pemerintah menargetkan pertumbuhan di angka kurang lebih 7%. Untuk mewujudkan target itu, Pemerintah telah menyiapkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional yang sebesar hampir Rp700 triliun,” tambahnya.
Sementara itu, BPKP Pusat, Muhammad Yusuf Ateh, dalam paparannya menyampaikan, target Pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi di kuartal ini.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5%, ini tergantung pada bagaimana kita membelanjakan belanja APBN dan APBD secara efektif efisien. Lalu yang kedua, peningkatan investasi,” jelasnya.
Ikut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, dan Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.
Dilain pihak, Gubernur Sumsel, Herman Deru, usai mengikuti rakor secara vitual yang didampingi Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, Buyung Wiromo Samudro ini, mengaku telah melakukan pengawasan secara intern terhadap jalannya pembangunan agar berjalan dengan akuntabel, efektif, dan efisien.
0 Komentar