Ditengah Pandemi, Kepala Daerah di RL Bakal Punya Mobil Dinas Baru

Ilustrasi (foto:.net)

Bens Indonesia, Rejang Lebong - Ditengah hiruk pikuk pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di negeri ini. Efek domino hadirnya wabah Covid-19 memaksa setiap orang ikut merasakan dampak khususnya di sektor perekonomian yang kian sulit.

Berbanding terbalik dengan kondisi Pemerintahan di Kabupaten Rejang Lebong. Kepala Daerah di Kabupaten Rejang Lebong justru dikabarkan bakal menunggangi kendaraan dinas baru demi kenyamanan sang pemangku kebijakan.

Berdasarkan data kegiatan yang ditampilkan pada laman lpse.rejanglebongkab.go.id, Kamis (15/4) diketahui, terdapat item kegiatan "Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus".

Pada item tersebut juga terperinci disebutkan mengenai pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp5,05 miliar, melalui Satuan Kerja Bagian Administrasi Umum Setdakab Rejang Lebong, dengan HPS paket senilai Rp3,8 miliar.

Item kegiatan tersebut justru mendapat komentar dari Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kabupaten Rejang Lebong, Anton, menilai Pemda RL terkesan memaksakan kehendak untuk memiliki mobil dinas mewah. Terlebih lagi, saat ini masih ditengah wabah Pandemi Covid-19. Sementara anggaran lain yang menyangkut kepentingan masyarakat terdampak refoccusing.

"Kok masih memaksakan kehendak untuk memiliki kendaran mewah ditengah pandemi Covid-19. Apakah tidak ada program di Kabupaten ini yang lebih mendesak atau dibutuhkan? Memang mobil dengan harga segitu sah-sah saja, dan boleh dimiliki siapapun. Tapi dengan kondisi saat ini, hal itu dirasa kurang tepat, justru lebih terkesan pemborosan anggaran. Karena masih banyak pembangunan di kabupaten ini yang membutuhkan anggaran dari pada itu," celoteh Anton.

Untuk anggaran sebesar itu, sambung Anton, sekedar mengganti tunggangan baru sang Kepala Daerah, yang tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat, seharusnya layak mendapatkan pertimbangan lagi. Meskipun proses penganggaranya pun sudah sesuai ketentuan yang berlaku, perlu juga mempertimbangkan akuntabilitas publik dan perlu adanya aspek - aspek sosiologis yang harus diperhatikan, karena disinilah masyarakat melihat kepekaan seorang pejabat publik terhadap rakyatnya, apalagi disituasi pandemi seperti saat ini.

"Kita juga tidak dapat menyalahkan satu pihak saja, baik Bupati maupun satuan kerja yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut, karena persetujuan pengadaan mobnas tersebut, pastinya melibatkan beberapa pihak lainnya, untuk itu masyarakat perlu juga mengetahui, atas dasar inisiatif siapa sehingga ide ini lahir? Lalu pihak mana yang lebih aktif berkontribusi untuk memuluskan mengganti mobnas baru ini? Serta alasan mengapa rencana ini dapat lolos di pembahasan DPRD? dan berbagai pertanyaan bersifat skeptis lain sebagainya," tutup Ketua AMPG RL ini.

Disisi lain, Kepala Bagian Administrasi Umum Setdakab Rejang Lebong, Yudi Irawan, SE., saat dihubungi via telpon, Kamis (15/4), membenarkan adanya pengadaan 2 unit mobil dinas baru yang sudah mulai tayang lelang dilaman lpse.rejanglebongkab.go.id. 

"Kalau peruntukkan Mobil Dinas baru tersebut, nantinya adalah untuk mobil khusus tamu di Rumah Dinas Bupati Rejang Lebong, dan merupakan program pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah," jelas Yudi. [BN1]